Salah satu dampak perubahan iklim adalah perubahan pola musim dan cuaca ekstrem seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang mempengaruhi sektor pertanian, kesehatan manusia, dan peningkatan risiko bencana. Dari 264 desa di Lampung Timur, 9 diantaranya masuk dalam kategori sangat rentan berdasarkan data SIDIK KLHK. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala DLHKPP Kabupaten Lampung Timur mewakili Pokja Adaptasi Perubahan Iklim (API) yang Responsif Gender di Sukadana, siang tadi (27/2).
“Dikatakan sangat rentan karena desa tersebut menerima dampak perubahan iklim yang besar. Mudah banjir atau kekeringan ekstrem,” ungkap Maida pada peserta FGD Partisipasi Perempuan dalam Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
Desa sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim di Kabupaten Lampung Timur yakni Desa Adi Luhur, Desa Gunung Sugih Kecil, Desa Putra Aji I, Desa Surabaya Udik, Desa Sumberejo, Desa Sindang Anom, Desa Kedaton I, Desa Ratna Daya, dan Desa Tri Tunggal. Sementara itu, Desa Belimbing Sari masuk kategori desa rawan dan 254 lainnya termasuk dalam kategori cukup.
Berdasarkan analisa data BPS tahun 2003-2022, kecenderungan tren curah hujan di Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan dengan rata-rata curah hujan pada tahun 2003 sebesar 152,12 mm dan pada tahun 2021 mencapai 201,75 mm. Pada tahun 2022, tercatat ada sebanyak 58 kejadian bencana yang menimbulkan kerugian hingga Rp12 Miliar.
“Produksi padi Lampung Timur tahun 2016-2021 juga mengalami penurunan yang disebabkan oleh kerusakan jaringan irigasi, bencana banjir, curah hujan tinggi, dan serangan hama penyakit tanaman,” lanjut Maida.
Sementara itu, berdasarkan data BPS tahun 2010-2020, persentase kontribusi PDRB terbesar di Kabupaten Lampung Timur berasal dari sektor pertanian yang mencapai 80%. Kontribusi ini berupa tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian. Sedangkan 18% lainnya berasal dari sektor perikanan dan 2% berasal dari sektor kehutanan.
Selain sektor ketahanan pangan, perubahan iklim juga sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup khususnya para kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan disabilitas. Kelompok-kelompok tersebut termasuk rentan karena memiliki akses yang terbatas dan pelibatan di sektor publik yang relatif minim.
Data dari BPS Indonesia (2020) menunjukkan bahwa persentase pekerja perempuan di sektor pertanian mencapai 39,79% dari total pekerja di sektor tersebut. Maka dampak perubahan iklim yang terjadi pada sektor ketahanan pangan akan berdampak pada pekerjaan dan kesejahteraan keluarga.
“Biasanya yang akan merasakan langsung dampak perubahan iklim ini ibu-ibu di rumah,” kata Yusuf HR, Asisten Bidang Pembangunan & Ekonomi Kab. Lampung Timur sekaligus Ketua Pokja API saat memimpin diskusi.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Timur, Yus Bariah M Dawam Rahardjo memberikan paparan terkait peran perempuan khususnya PKK dalam kegiatan-kegiatan terkait perubahan iklim.
“Ada pemanfaatan sampah organik menjadi eco enzym. Ini bisa digunakan untuk mengepel dan mencuci piring. Aktivitas ini minimal bisa mengurangi pengeluaran keluar,” ujar Yus Bariah.
Menurutnya, masyarakat banyak mengalami gagal panen atau kebanjiran sehingga PKK sebisa mungkin tidak hanya bergantung pada pertanian saja tetapi juga bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk kesejahteraan keluarga.
“Kalau di desa, kita kan punya tanah yang lumayan luas. Minimal di belakang ada ternak, di depan tanami sayuran di sebalah kanan dan toga di sebelah kiri,” katanya.
PKK melalui Pokja 3 memiliki gerakan penanaman tanaman obat keluarga dan sayuran sebagai upaya untuk meningkatkan kebutuhan pangan keluarga. Selain itu, PKK juga mendorong kegiatan pengelolaan sampah.
Dalam paparannya, Yus Bariah juga memaparkan bahwa PKK membutuhkan pengetahuan teknis terkait pengelolaan sampah sehingga dapat menjadi alternatif peningkatan ekonomi keluarga. Hal ini mengingat kemampuan ekonomi masyarakat Lampung Timur yang termasuk menengah ke bawah.
Dari hasil diskusi tersebut, Pokja API dan TP PKK bersepakat untuk mendorong gerakan bersama sebagai aksi adaptasi perubahan iklim yang meliputi pengelolaan sampah dan pemanfaatan lahan pekarangan rumah.
“Semua pasti terkena dampak perubahan iklim. Cuman dari sisi pemerintah biasanya dibatasi oleh tugas fungsi masing-masing. Setelah koordinasi dan mengusulkan rekomendasi kebijakan, ternyata kita juga perlu berkolaborasi. Karena ini sektornya domestik dan biasanya oleh ibu-ibu, maka melalui PKK inilah harapannya dapat mengkoordinir surat edaran gerakan tersebut,” ungkap Isyanto selaku koordinator Pogram VICRA Pattiro Lampung sekaligus anggota Pokja API. (Red)
0 Komentar