Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung Dedy Triadi menghimbau kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan juga Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk berlaku adil dan mengawasi anggotanya, agar dapat berikan hak yang sesuai dengan aturan kepada kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
"KPU kota meminta kepada ketua PPK dan ketua PPS se-Bandar Lampung untuk mengawasi penyaluran anggaran transport pelantikan dan bimtek KPPS," kata Dedy pada Selasa, (30/1/2024).
Dedy pun menjelaskan bahwa terkait anggaran dana nantinya akan ditransfer langsung ke giro bendahara masing-masing PPS yang ada di kelurahan setempat di kota Bandar Lampung.
"Anggaran transport pelantikan & bimtek KPPS akan ditranfer ke rek giro bendahara PPS di 126 kelurahan," ujar Ketua KPU Dedy.
Lanjut kata Dedy, langkah transfer ini dilakukan agar dapat meminimalisirkan terjadinya penyelewengan atau pemotongan anggaran, oleh itu peran ketua PPK dan PPS harus dapat mengawasi anggotanya agar anggaran yang diterima nanti sesuai dengan yang telah dianggarkan.
"Agar tidak ada penyalahgunaan atau pemotongan oleh oknum di PPK/PPS di wilayah kecamatan dan kelurahan se-kota Bandar Lampung," papar dia.
Diketahui, Para KPPS tersebut terhitung bekerja sejak dilantik pada 25 Januari lalu hingga 25 Februari 2024 mendatang mengenai anggaran transport pelantikan KPPS adalah senilai Rp 50 ribu. Sedangkan anggaran bimbingan teknis Rp 90 ribu yang saat ini sedang diproses untuk dicairkan. (Fr/ik)
0 Komentar