Masyarakat akan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024. Belajar dari pengalaman sebelumnya, menurut Komisioner KPU RI, Muhammad Afifuddin menyebut, potensi persoalan sebelumnya masih mungkin terjadi pada Pemilu 2024.
Lanjut dia, masyarakat tidak bisa hanya fokus di proses pemilihan. Edukasi kepada masyarakat tentang demokrasi juga mesti dilakukan agar proses Pemilu tidak hanya sekedar memilih.
Menurutnya, hal tersebut merupakan peran lembaga pemantau atau kelompok pemerhati demokrasi. Maka, lanjutnya, kehadiran lembaga pemantau merupakan hal penting dalam suasana Pemilu.
"Harus berbagi peran seperti Lampung Democracy Studies (LDS), jangan hanya fokus pada penyelenggaraan," kata dia dalam Dialog Demokrasi yang digelar LDS, Senin, 17 Oktober 2022.
Kemudian, potensi perpecahan menggunakan isu sensitif di masyarakat Indonesia juga sangat mungkin terjadi. Ditambah lagi kemajuan teknologi saat ini mempermudah oknum tak bertanggungjawab menyebarkan informasi palsu.
Selain itu, potensi politik uang juga menjadi kekhawatiran tersendiri dalam gelaran Pemilu. Menurut Muhammad Afifuddin, hal-hal itu yang juga mesti menjadi perhatian bagi kelompok pemerhati demokrasi.
"Perkembangan teknologi sangat mungkin dijadikan alat untuk memecah masyarakat melalui isu sensitif," ujarnya.
Perlu diketahui, Anggota KPU RI didampingi oleh Ketua Bawaslu Lampung dan beberapa komisioner Bawaslu Provinsi Lampung. Turut hadir juga Ketua KPU beserta tim Sekretariat KPU Provinsi Lampung mendampingi silaturahmi Komisioner KPU RI M. Afifuddin di kantor Lampung Democracy Studies (LSD) yang didirikan oleh Fatikatul Khoiriyah dan kawan-kawan. (Pu)
){kind=link}
0 Komentar