Melihat kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dianggap tidak mempertimbangkan faktor ekonomi masyarakat kecil, maka dari hal itu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Bandar Lampung melakukan audiensi bersama Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH, pada hari Rabu (7/9/22).
Ketua GMNI Bandar Lampung Ichwan Aulia menjelaskan bahwa kegiatan audiensi ini merupakan keputusan seluruh komisariat se Kota Bandar Lampung untuk menyampaikan aspirasi dengan cara audiensi dengan Ketua DPRD Lampung.
”GMNI selaku mahasiswa akan terus mengawal kebijakan pemerintah," kata Ichwan.
Dalam audiensi tersebut, Ichwan memaparkan beberapa poin yang menjadi tuntutan GMNI yaitu mendesak Presiden RI turunkan harga BBM, mendesak Pemda untuk memberantas mafia BBM bersubsidi secara menyeluruh, tuntas dan maksimal, mendesak Presiden RI untuk mengevaluasi BPH Migas, dan mendesak Presiden RI untuk transparansi alokasi subsidi BBM dengan sejelas-jelasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH menjelaskan kenaikan BBM disebabkan karena kecurangan terhadap penggunaan BBM yang tidak tepat sasaran. Kemudian semakin besarnya subsidi yang dikeluarkan negara sehingga terpaksa mengambil keputusan menaikan harga BBM.
“Keputusan ini domainnya di pemerintah pusat, kita hanya menjadi fasilitator untuk rakyat dan pelaksana putusan dari pusat,“ tutur Mingrum
Mingrum minta kepada sejumlah dinas terkait untuk melakukan pendaataan ulang bagi penerima bantuan dampak kenaikan BBM agar tepat sasaran serta bantuan lainnya yang bersumber dari pemerintah.
“Saya ingatkan sekali lagi jika ada potensi penyalahgunaan program bantuan yang tidak tepat sasaran, saya minta semua pihak untuk lapor baik melalui surat atau datang langsung, saya pastikan akan ditindak lanjuti.“ tegasnya. (Tm/ik).
0 Komentar