Ketua DPRD Lampung menerima audiensi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) terkait soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mana dianggap tidak pertimbangkan faktor ekonomi masyarakat kecil. Rabu (7/9/22).
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH menyebut kenaikan BBM disebabkan kecurangan terhadap penggunaan BBM yang tak tepat sasaran dan semakin besarnya subsidi yang dikeluarkan negara terhadap BBM sehingga pilihan terakhir dan dengan sangat terpaksa mengambil keputusan menaikan harga BBM untuk mempertimbangkan kemampuan negara dalam menopong subsidi tersebut.
“Keputusan ini domainnya di pemerintah pusat, kita hanya menjadi fasilitator untuk rakyat dan pelaksana putusan dari pusat, secara fungsi kelembagaan kita akan serap keluhan dan masukan dari masyarakat dan segera kita tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada," Ujar Mingrum.
Ketua Mingrum tegaskan akan membantu secara kongkrit untuk masyarakat dengan melakukan komunikasi lintas sektoral terkait penegakan hukum secara cepat, tepat dan tegas bagi oknum yang dengan sengaja melakukan penimbunan, menaikan harga eceran semaunya, serta penggunaan BBM Subsidi yang tidak semestinya digunakan.
“Kemarin dalam agenda yang dihadiri Forkopimda melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ada beberapa langkah yang akan kita lakukan dalam waktu dekat untuk antisipasi dampak dari kenaikan BBM salah satunya inflasi dan kenaikan bahan baku,kita sudah ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) tinggal tahap ekskusi saja," ujar Mingrum.
Ia meminta kepada sejumlah dinas terkait untuk melakukan pendaataan ulang bagi penerima bantuan dampak kenaikan BBM agar tepat sasaran serta bantuan lainnya yang bersumber dari pemerintah.
“Saya ingatkan sekali lagi jika ada potensi penyalahgunaan program bantuan yang tidak tepat sasaran, saya minta semua pihak untuk lapor baik melalui surat atau datang langsung,saya pastikan akan ditindak lanjuti," papar dia. (M3).
0 Komentar