Dapatkan Info Terbaru infokyai Setiap Harinya, Masukkan Email Anda dibawah ini

Jasa CV Bayar Seiklasnya bisa hubungi 0822 - 8079 - 8313 Fast Respon

Loker Gink Tech KLIK DISINI

Gabung Grup WA Loker KLIK DISINI

Gabung Grup Telegram Loker KLIK DISINI

Jumat, Februari 18

Jelang Bulan Ramadhan, DPRD Lampung Ade Harap Pemerintah Antisipasi Minyak Goreng 'Langka'


Lampung, sentra penghasil kripik pisang yang sudah dikenal nama baiknya, bahkan telah menjadi brand tersendiri “Ingat Lampung, Ingat Kripik Pisang”, ingatan itu, kini terancam hilang. Ini karena, semakin langkanya keberadaan minyak goreng sebagai salah satu bahan utama dalam proses produksi kripik pisang tersebut.


DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu sebut kejadian ini tentu sangat memukul perekonomian daerah. “Disaat perekonomian mulai bangkit, kemudian disusul naikknya kasus covid 19 varian omicron lalu hadir kebijakan pembatasan mobilitas lewat PPKM level 3 dan level 2 di Provinsi Lampung, kini minyak goreng baik di pasar tradisional maupun swalayan ritail susah didapatkan. Tentu berdampak secara luas atau multiplier effect di masyarakat,” katanya, Kamis (17/2/22), 


Menurutnya, tidak saja, akan mengerek harga sembako yang lain, terjadi inflasi, menghilangnya minyak goreng dipasarpun akan mengancam UMKM di Lampung, terutama yang bergantung dengan minyak goreng sebagai salah satu bahan utama dalam proses produksinya, seperti pengrajin kripik pisang.


“Dalam hal ini, upaya-upaya komprehensif harus dilakukan, tidak sekedar rutinitas temporal, disaat sembako misalnya minyak goreng, langka atau harga naik, dilakukan operasi pasar, atau sidak di berbagai gerai retail yang disinyalir lakukan penimbunan,” tutur Ade.


Pemerintah Daerah melalui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) harus gerak cepat menuntaskan persoalan ini, sebelum berdampak panjang dan makin memberatkan perekonomian daerah dalam konteks ekonomi makro. “Kurang dari 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan tentu kebutuhan sembako termasuk minyak goreng begitu tinggi. Hal ini harus diantisipasi oleh TPID,” tutur Ade lagi.


Dia berharap, Pemerintah Daerah bersama TPID termasuk TPID-TPID di Kabupaten Kota se Lampung menguatkan sistem logistik di masing-masing wilayah kewenangannya. “Perlu kiranya dicek di tingkat produsen sejauh mana aliran distribusi hingga end users, sampai ke tangan konsumen, jangan sampai ada sumbatan-sumbatan distribusi yang akhirnya masyarakat luas yang terdampak,”pungkas Ade. (M).

Artikel Terkait

Comments
0 Comments