Wacana Jokowi 3 Periode, Politikus PDIP Menyebut Daripada Coba-Coba Figur Baru, Mending Teruskan Jokowi

Wacana Jokowi 3 Periode, Politikus PDIP Menyebut Daripada Coba-Coba Figur Baru, Mending Teruskan Jokowi 

Politisi PDIP, Effendi Simbolon Sebuut, wacana Joko Widodo (Jokowi) jadi Presiden RI tiga periode merupakan hal yang realistis. Sebab, pernah ada pemimpin republik ini yang menjabat lebih dua periode.

“Itu realistis (3 periode). Karena zaman Bung Karno (Soekarno) lebih dari 2 periode, Soeharto lebih dari 2 periode,” kata Effendi saat diskusi virtual pada Sabtu, 5 Juni 2021, mengutip viva.co.id.

Menurut dia, masalah periodesasi itu merupakan kesepakatan yang dituangkan dalam konstitusi UUD RI 1945. Jadi, saat ini ketika ada wacana 3 periode merupakan hal yang baik.

“Katakan saat ini / mewacanakan untuk 3 periode, dan disitu pluang kembali untuk meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Saya kira hal baik juga,” ujarnya.

Karena, kata dia, melihat peta 9 Fraksi di DPR juga sepertinya akan setuju apabila Jokowi kembali menjadi Presiden RI untuk periode ketiganya. Tentu, Effendi bukan mengklaim tapi sesuai dengan pengamatan.

“Pengamatan saya teman-teman partai di line juga setuju, pengamatan saya tidak mengklaim. Karena umumnya enak dan nyaman, tinggal konstituen masyarakat melihat daripada harus mencari figur baru, coba-coba. Ya presiden ini aja kita teruskan. Ini yang kami rasakan juga, baik di Senayan maupun kehidupan sehari-hari,” jelas dia.

Sementara Politisi Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily berbeda pandangan dengan rekan koalisinya terkait wacana jabatan Presiden Jokowi ditambah tiga periode. Menurut dia, Golkar belum membahas sama sekali soal adanya wacana perubahan konstitusi UUD RI 1945.

“Karena kalau masuk, nanti agendanya akan banyak dalam konteks pembahasan konstitusi itu. Pertama soal GBHN, penguatan DPD, wacana tiga periode dan hal lainnya. Kenapa kami tidak membahas itu, karena terlalu banyak membuka kotak pandora baru bagi agenda-agenda lain,” kata Ace.

Lanjut ia, saat ini Indonesia butuh keseriusan dalam penanganan COVID-19. Oleh itu, pembahasan tiga periode jabatan Presiden berkaitan amandemen konstitusi tidak menjadi bagian prioritas pembahasan. (Red)