Dapatkan Info Terbaru infokyai Setiap Harinya, Masukkan Email Anda dibawah ini

Jasa CV Bayar Seiklasnya bisa hubungi 0822 - 8079 - 8313 Fast Respon

Loker Gink Tech KLIK DISINI

Gabung Grup WA Loker KLIK DISINI

Gabung Grup Telegram Loker KLIK DISINI

Mau Investasi? Gabung Dibawah ini

Rabu, Juni 9

Awasi PPDB, Ombudsman Buka Posko Pengaduan, Masyarakat Bisa Melapor Bila Ada Persoalan

 



Awasi PPDB, Ombudsman Buka Posko Pengaduan, Masyarakat Bisa Melapor Bila Ada Persoalan



Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung membuka Posko Pengaduan PPDB dari bulan Juni hingga pertengahan Juli 2021 di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung maupun secara daring.


Posko ini, dibuka jika ada masyarakat yang hendak melaporkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021-2022 yang terdapat persoalan.


"Kegiatan pengawasan pelaksanaan PPDB ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Ombudsman setiap tahun, tiap tahun kami menyelesaikan berbagai laporan, mulai dari kesalahan titik maps, pemenuhan kuota afirmasi, prestasi dan zonasi yang tidak merata atau tidak sesuai ketentuan, regulasi yang dinilai memberatkan, dan sebagainya", ujar Nur Rakhman Yusuf selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Senin, (7/6).


Ombudsman berharap penyelenggaraan PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel. Penting bagi Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan menjadikan evaluasi internal atau catatan-catatan pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya menjadi salah satu dasar dalam melakukan upaya perbaikan pelaksanaan PPDB tahun ini, baik di tingkat pendidikan dasar maupun menengah. 

Tahun sebelumnya surat keterangan domisili selalu menjadi masalah dalam penyelenggaraan PPDB, namun permasalahan tersebut sudah diupayakan untuk diperbaiki dengan keluarnya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 17 ayat (4) mengatur surat keterangan domisi hanya berlaku untuk kondisi tertentu yaitu bencana alam dan/atau bencana sosial.


"Jadi kami minta pihak penyelenggara cermat dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan, jangan sampai kesalahan sama tahun-tahun sebelumnya terulang. Bahkan kalo bisa diselesaikan dulu oleh pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan setempat, masyarakat ke Ombudsman kan karena merasa tidak memperoleh penyelesaian ", jelas Nur Rakhman. (Red).


Artikel Terkait

Comments
0 Comments