Dapatkan Info Terbaru infokyai Setiap Harinya, Masukkan Email Anda dibawah ini

Gabung Grup What's App KLIK DISINI

Butuh Cepat di PT Syailendra KLIK DISINI

Jasa CV Bayar Seiklasnya bisa hubungi 0822 - 8079 - 8313 Fast Respon

Saran dan Kritik Kepada Pemerintah Bisa anda kirimkan ke kawannongkrong@gmail.com
Loading...

Kamis, Mei 3

Ombudsman: Banyak Tenaga Kerja Asing yang Langgar Aturan


Ombudsman: Banyak Tenaga Kerja Asing yang Langgar Aturan

Infokyai.com - Permasalahan Tenaga Kerja Asing (TKA) masih hangat diperbincangkan d8 berbagai kalangan dan bahkan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia La Ode Ida pun angkat bicara. Dia mengatakan, arus masuknya tenaga kerja asing (TKA), khususnya dari China, ke Indonesia sangat deras.
Baca Juga : Prabowo Subianto: Kalau Pintu Tenaga Kerja Asing Dibuka, KIta Kerja Apa? https://goo.gl/JNt32y
Dilansir kompas.com, sayangnya, sebagian besar keberadaan TKA itu melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. "Tidak bisa dipungkiri arusnya deras masuk ke Indonesia. Faktanya di lapangan banyak TKA China keberadaannya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku," kata La Ode dalam sebuah diskusi di Sekretariat Bersama Peduli Indonesia, Jakarta, Rabu (2/5/2018). La Ode menyebut, pihaknya telah melakukan investigasi terkait TKA sejak 2017. Investigasi tersebut dilakukan di beberapa tempat di Indonesia.

Dalam temuan Ombudsman, imbuh La Ode, banyak TKA khususnya dari China, bekerja sebagai buruh di Indonesia. Ia memberi contoh banyaknya TKA dari China yang bekerja di pabrik nikel di Morewali, Sulawesi Tengah.

La Ode menuturkan, TKA yang didatangkan ke Indonesia seharusnya memiliki keahlian yang tak dimiliki oleh orang lokal. Mereka mestinya mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan orang Indonesia. 

Itu, kata dia, disebut secara jelas di Perpres Nomor 20 Tahun 2018. "Kalau ada tenaga kerja asing di Indonesia, mereka adalah yang khusus saja, yang tidak bisa dikerjakan orang Indonesia," jelas La Ode.
Baca Juga : Mau Cepat Kaya, Jokowi Sarankan Cari Racun Kalajengking Harga Capai Rp 145 Miliar https://goo.gl/FxoCkA
Ia juga mengungkapkan, fenomena yang muncul saat ini adalah kehadiran TKA dipandang sudah merampas hak-hak tenaga kerja Indonesia. Pemerintah pun tidak boleh mengutamakan pelayanan yang prima terhadap tenaga kerja asing. "Pemerintah kurang baik kalau mengutamakan pelayanan ke TKA dan menelantarkan tenaga kerja Indonesia sendiri," ungkap La Ode. (*) 

Artikel Terkait

Comments
0 Comments
Loading...