Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa ada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat yang di isi tidak sesuai dari data asli.
Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango bahwa di LHKPN ini, lebih banyak data yang diisi dengan data yang tidak sesuai dengan harta kekayaan yang mereka miliki.
"Ada ketidakjujuran dalam pengisian LHKPN," kata Nawawi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Mahmakah Agung, Senin (9/12/2024).
Ketua KPK Nawawi mencontohkan, tedapat wajib lapor yang menyampaikan LHKPN dengan menyebut harga mobil Fortuner yang ditulis harga Rp 6 juta.
"Pengisian LHKPN kan lebih banyak amburadulnya. Ada Fortuner diisi harganya Rp 6 juta kita nanya ke dia gitu di mana dapat Fortuner Rp 6 juta kita pengen beli juga 10 gitu kan seperti itu." ujar dia.
"Itu kondisi yang ada. Kepatuhan oke, wajib lapor oke, kejujuran dalam pengisian itu," sambungnya.
Ketua KPK Nawawi menegaskan bahwa jika terdapat laporan yang janggal, maka KPK akan melakukan hal lanjutan seperti turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran dari pelaporan tersebut.
"Pada pelaporan yang agak janggal, justru itu yang menimbulkan KPK untuk menindaklanjuti observasi pada lapangan," tutur dia. (Ma/ik).
0 Komentar