HET Minyak Goreng Dicabut, DPR RI Rofik Menilai Tak Berikan Solusi

 HET Minyak Goreng Dicabut, DPR RI Rofik Menilai Tak Berikan Solusi

Mengenai kebijakan Pemerintah cabut ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan sederhana dan premium, Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menilai bukan hal yang memberi solusi. 

.

.

"Dicabut HET tersebut, sama saja dengan serahkan harga minyak goreng ke mekanisme pasar, dari hal itu, akan picu kenaikan harga minyak goreng kemasan di level konsumen sesuai tingkat harga minyak sawit," kata Rofik dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (17/3).

.

.

Menurut Anggota DPR RI Rofik mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) di DPR RI agar permasalahan  minyak goreng dapat diketahui secara jelas.

.

.

"(Saya) mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) tata niaga pangan. Sehingga persoalannya pangan seperti tingginya harga minyak goreng ini dapat diketahui secara jelas," ujar dia.

.

.

Lanjutnya, keputusan mencabut HET ini sangat memberatkan masyarakat. Disebabkan saat ini banyak bahan pokok, memang rata-rata naik, terlebih masih kondisi pandemi Covid-19.

.

.

“Pemerintah seolah memberikan pilihan yang sulit kepada rakyat,” ujarnya.

.

.

Tambahnya, Peran Pemerintah harapnya dapat menghadirkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau, namun ini ironisnya, negeri penghasil sawit terbesar, namun minyak langka.

.

.

"Masalah minyak goreng berlarut-larut. Sesuatu yang aneh di negeri penghasil bahan baku minyak goreng, tetapi minyak goreng malah langka," katanya.

.

.

Terakhir, Rofik juga heran dengan stok minyak goreng yang tiba-tiba melimpah di pasaran setelah kebijakan HET dicabut. Dia menduga adanya permainan dari oknum-oknum yang mencari kesempatan. Karena itu dia mendorong segera dibentuknya Pansus di DPR RI.

.

.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, sebut alasan pemerintah tak lagi mengatur harga minyak goreng kemasan lewat HET untuk cegah adanya tindakan curang dari oknum dan menyebabkan barang jadi langka.

.

.

Pasalnya, kebijakan HET bisa diterapkan karena harga minyak sawit (CPO) sebagai bahan baku diturunkan pemerintah jauh lebih rendah dari tren harga internasional yang sedang tinggi.

.

.

"Kita mesti lihat kemarin itu memang barangnya tidak ada karena melawan mekanisme pasar, perbedaan antara (harga) minyak yang kita sediakan dan harga internasional tinggi sekali," kata Lutfi , Kamis (17/3). (*)