Hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) mampu cegah pungutan liar (pungli) dan tindak pidana korupsi dalam proses pelayanan publik, hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Dia menyebut, pihaknya terus mendorong agar setiap daerah memiliki MPP yang nantinya mengintegrasikan berbagai pelayanan di dalam satu atap.
“Mal Pelayanan Publik ini akan dapat mencegah tindak pidana korupsi, pungli khususnya,” ujar Mendagri Tito, Minggu (6/2).
Lanjutnya, Pelayanan MPP dibuat secara terpadu, integrasikan ke berbagai pelayanan, di dalam sebuah sistem tanpa transaksi tunai.
“Semua transaksi tidak ada yang tunai, tapi menggunakan bank yang ada di situ juga, ini akan jauh mengurangi pungli,” katanya.
Dengan adanya MPP, menjadikan sistem transparan dan akuntabel, yang akan mendorong kepastian dan kemudahan dalam mengurus berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk perizinan usaha. Dalam pelayan ini, membuat masyarakat lebih nyaman dan dimudahkan dalam menyelesaikan urusannya.
“Mal Pelayanan Publik ini juga untuk buat kepastian perizinan berusaha lebih mudah,” tuturnya.
Dengan sederet manfaat dan kemudahan yang didapatkan masyarakat atas keberadaan MPP, Mendagri menegaskan agar setiap daerah memiliki komitmen untuk memudahkan pelayanan publik dengan menyediakan fasilitas tersebut. “Sekali lagi, perintah Presiden, Bapak Wakil Presiden, semua daerah harus memiliki Mal Pelayanan Publik ini,” tegasnya. (Red).
0 Komentar