Dapatkan Info Terbaru infokyai Setiap Harinya, Masukkan Email Anda dibawah ini

Jasa CV Bayar Seiklasnya bisa hubungi 0822 - 8079 - 8313 Fast Respon

Loker Gink Tech KLIK DISINI

Gabung Grup WA Loker KLIK DISINI

Gabung Grup Telegram Loker KLIK DISINI

Mau Investasi? Gabung Dibawah ini

Selasa, Desember 28

Sema FTK UIN RIL dan Sejumlah Elemen Menolak "Kekerasan Seksual Pada Anak & Perempuan"

 

Sepanjang tahun 2021, Komnas Perempuan Menerima laporan 4.500 aduan kekerasan. Angka itu naik 2X lipat dari tahun 2020.
.
.
Kasus-kasus biadab predator-predator seksual masih ramai terdengar di tahun 2021 ini, hal inilah yeng membuat Senat Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung bersama sejumlah elemen menyatakan sikap menolak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
.
.
"Kami Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, bersama seluruh pihak terkait, Menyatakan bahwa Mengutuk Keras pelaku dan kekerasan-kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan," kata Sema FTK UIN Lampung, Meldi, (27/12/2021) di Bandar Lampung.
.
.
Lanjut, Mendesak DPR-RI untuk segera mengesahkan  Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS dan Mendukung penuh UIN RIL untuk membentuk ULT PSGA.
.
.
"Mendukung sikap Pemerintah dalam hal ini KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI untuk memberikan payung hukum terhadap kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus yaitu PERMENDIKBUD NO. 30 Tahun 2021," ujarnya.
.
.
Sambungnya, "Mendukung penuh upaya-upaya dari pemerintah, lembaga, kampus, organisasi/komunitas untuk memberi pendampingan terhadap korban dan Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyuarakan keadilan,"
.
.
Selaras dengan itu, banyak nya kasus kekerasan seksual di indonesia yang tidak diimbangi dengan payung hukum yang ada. Kekerasan seksual baru di atur dalam KUHP dan itupun hanya tentang pencabulan dan pemerkosaan sehingga korban sulit untuk mencari keadilan.
.
.
Dalam Diskusi Terbuka & Mimbar Bebas yang di hadiri oleh 125 peserta dari berbagai instansi mahasiswa dan 4 narasumber yaitu ibu Aprilliati (Komisi V DPRD Provinsi Lampung), Ibu Nelda Efrina (Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas PPPA Provinsi Lampung), Ibu Seli Fitriani ( Direktur Eksekutif Lada Damar), Ibu Heni Noviarita (Akademisi UIN RIL). (Vrl/ik).


Artikel Terkait

Comments
0 Comments