Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan mengimbau pemerintah daerah perlu mempertimbangkan isu kesehatan dalam pembukaan kembali sekolah di tengah pandemi Covid-19.
Putra menyatakan pihaknya tidak menganjurkan sekolah-sekolah memberlakukan kembali pembelajaran secara tatap muka jika daerah terkait masih memiliki tingkat sebaran kasus Corona yang masih tinggi.
“Kalau selama masalah kesehatan belum bisa diatasi dan dikendalikan, saya sebagai Anggota DPR tidak sarankan sekolah untuk memaksakan pengajaran secara fisik, karena kesehatan yang paling penting. Tapi kita tunggu, kalau vaksin sudah ada titik terang, tentu pembukaan kembali sekolah bisa dipercepat. Kalau menurut Pemerintah, sampai akhir 2020 akan ada 50 juga vaksin. Selain tenaga kesehatan, saya merekomendasikan tenaga pendidik juga bisa diprioritaskan,” kata Putra di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2020).
Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sempat memutuskan untuk membuka kembali kegitan belajar mengajar di sejumlah sekolah di tengah masa pndemi. Keputusan ini juga sempat mendapat penolakan dari berbagai lembaga dan dari kalangan pegiat Pendidikan, di antaranya Federasi Guru Independen Indonesia, Federasi Serikat Guru Indonesia, YLBHI, Lokataru, Hakasasi.id, Transparansi Internasional Indonesia, serta Visi Integritas.
Alih-alih melancarkan proses belajar anak, pembukaan sekolah dinilai bisa menjadi arena transmisi virus Corona penyebab Covid-19. “Kalau anak-anak sekolah menengah atas tentu bisa menerapkan protokol kesehatan seperti physical distancing, cuci tangan dengan sabun, dan memakai masker, tetapi kalau (tingkat) SD menurut saya jangan dulu,” ungkap legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta tersebut.
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah pandemi, dinilai Putra, seharusnya tidak menjadi kendala dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Menurutnya, generasi pelajar yang terdampak pandemi merupakan generasi yang paling adaptif dalam menghadapi perubahan dan dalam pengunaan teknologi. Untuk itu, dirinya mewanti-wanti agar jangan sampai sistem pendidikan Pemerintah yang tidak bisa adaptif, sehingga dirinya meminta agar kebijakan belajar mengajar yang ditetapkan Pemerintah harus bisa mengimbangi kemampuan pelajar masa kini.
“Ketika PJJ, ketika harus belajar secara daring, ketika harus latihan sepak bola atau latihan basket dengan menggunakan aplikasi, mereka (pelajar) itu bisa. Saya ingatkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, jangan sampai Pemerintah yang gagap teknologi. Pemerintah harus bisa manfaatkan teknologi, sehingga program pendidikan dan kebudayaan bisa sampai kepasa generasi muda,” lanjut politisi PDI-Perjuangan itu.
Mengamati 7 bulan pengalaman pembelajaran jarak jauh, Putra menilai adanya efektivitas berbagai cara belajar melalui daring. Meski pertemuan fisik terkadang perlu untuk dilakukan, namun ke depannya proses belajar bisa diberlakukan secara hybrid, mengombinasikan kehadiran fisik dan secara virtual. Menurutnya, sistem pembelajaran sedemikian diproyeksikan akan terus berlangsung hingga tahun depan sampai 2022.
“Kebiasaan pembelajaran yang pernah dilakukan sebelum Covid-19, itu tidak bisa dikembalikan lagi. Karena pandemi ini mempercepat anak-anak Indonesia untuk lebih bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Makanya untuk bisa membuka kembali sekolah, Pemerintah harus pastikan apakah wabah sudah bisa dikendalikan dengan baik. Kemudian, kemampuan sistem kesehatan untuk menangani wabah itu kan seharusnya yang dijadikan pertimbangan membuka sekolah,” tutup Putra. (*)
0 Komentar