Terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 serentak, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj meminta KPU dan DPR untuk melakukan penundaan.
Pasalnya, Saiq menilai Pilkada dapat memunculkan potensi kerumunan massa meskipun protokol kesehatan COVID-19 dilakukan secara ketat.
"Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. "Kata Said Aqil dalam keterangan pers tertulisnya, Minggu, (20/9).
Pelaksanaan Pilkada, kata Said, walaupun menggunakan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak.
Sambung Said Aqil, "Meminta untuk merealokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaringan pengaman sosial.". (Red)
0 Komentar