DJSN Sebut Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak Tak Bakal Dapat Subsidi Lho

DJSN Sebut Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak Tak Bakal Dapat Subsidi Lho

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Iene Muliati saat konferensi pers virtual terkait terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan, Selasa (19/5) mengatakan bahwa subsidi pembayaran iuran BPJS kesehatan hanya berlaku untuk peserta mandiri kelas III yang aktif alias tidak menunggak.

"Subsidi diberikan kepada peserta yang aktif membayar iuran, karena kita ingin menggalakkan gotong royong. Oleh karena itu sebagai pengingat kepada peserta, jangan sampai menunggak [iuran], karena ini diberikan kepada peserta yang aktif," ujar Iene, melansir Bisnis.com Selasa (19/5)

Kebijakan tersebut membuat peserta mandiri, terdiri dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), yang menunggak iuran tidak akan menerima subsidi dari pemerintah selama masa tunggakan iurannya.

Menurut Iene, hal tersebut berarti peserta akan dikenakan tarif penuh saat hendak melunasi tunggakan iurannya, yakni Rp42.000. Jika mendapatkan subsidi sebesar Rp16.500, peserta mandiri Kelas III cukup membayarkan iuran Rp25.500.

"Kalau mereka pada saat menunggak berarti harus membayarnya secara full karena dia tidak diberikan subsidi," ujar Iene.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, hingga 30 April 2020 terdapat 35,3 juta peserta mandiri. Jumlah tersebut mencakup sekitar 15,8 persen dari total peserta BPJS Kesehatan, yakni 222,9 juta orang.

Mayoritas peserta mandiri berada di Kelas III, yakni 21,8 juta orang atau 61,6 persen dari total peserta mandiri. Dari jumlah tersebut, 11,01 juta orang atau 50,4 persen di antaranya merupakan peserta aktif.

Artinya, terdapat 10,8 juta orang atau 49,6 persen peserta mandiri Kelas III yang menunggak iuran. Mereka pun tidak akan mendapatkan subsidi iuran dan harus membayar secara penuh saat hendak mengaktifkan kembali kepesertaannya. (*)