Dapatkan Info Terbaru infokyai Setiap Harinya, Masukkan Email Anda dibawah ini

Jasa CV Bayar Seiklasnya bisa hubungi 0822 - 8079 - 8313 Fast Respon

Gabung Grup WA Loker KLIK DISINI

Gabung Grup Telegram Loker KLIK DISINI

Minggu, Februari 2

Anggota DPR asal Aceh Usulkan Ganja Jadi Komoditas Ekspor




Anggota DPR asal Aceh Usulkan Ganja Jadi Komoditas Ekspor




Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Rafli berikan penjelasan terkait usulan menjadikan ganja barang komoditas ekspor. Pernyataan itu sebelumnya terlontar dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan di DPR, Kamis (30/1).

Mengutip merdeka.com, Rafli mengatakan, legalisasi ganja yang dia usulkan merupakan pemanfaatan ganja di Aceh untuk kebutuhan medis.

"Legalisasi ganja Aceh yang saya tawarkan merupakan, mekanisme pemanfaatan ganja Aceh untuk bahan baku kebutuhan medis dan turunannya berkualitas ekspor ke seluruh dunia yang membutuhkan, dan akan diatur dalam regulasi dan dikawal oleh negara," kata legislator asal Aceh itu dalam siaran pers, Jumat (31/1).

Lanjutnya, melalui perjanjian perdagangan bebas akan ada produk unggulan ke pasar dunia, termasuk ganja Aceh. Konsep untuk usulan ekspor ganja itu, diharapkan dapat disempurnakan dengan kajian ilmiah oleh pakar di bidangnya.

Rafli mengusulkan ada penetapan zonasi industri ganja Aceh untuk medis di serambi Mekkah sana. Serta, dia mengusulkan membuat mekanisme tersistem agar program ini sukses.

"Penetapan zonasi pilot project industri ganja Aceh untuk kebutuhan medis dan turunannya, dijadikan kawasan khusus di aceh yang selama ini ganja bisa tumbuh subur," jelasnya.

Rafli bilang, pemanfaatan ganja untuk medis telah diakui dan dilakukan oleh sejumlah negara maju. Namun, dia mengakui secara aturan hukum terbentur UU 35/2009 Pasal 8 Ayat 1 tentang narkotika golongan 1 tidak dapat digunakan untuk kebutuhan medis.

Rafli menyebutkan, jika pemerintah serius untuk mengelola ganja Aceh dengan bijaksana, dapat mengajak DPR dan instansi terkait untuk melakukan revisi.

"Jika pemerintah serius mau kelola dengan bijaksana, tinggal kita ajak teman DPR dan seluruh institusi terkait, kita revisi, yang terpenting kita harus menutup celah penyalahgunaan," jelasnya. (*)

Loading...

Artikel Terkait

Comments
0 Comments