Rupiah Loyo, Pemerintah Jangan Salahkan Kondisi Eksternal Melulu!
Nilai tukar rupiah kembali keok terhadap dolar AS. Saat ini, nilai tukar rupiah tembus Rp14.400 per dolar AS.
Menyikapi kondisi ini, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta Pemerintah tidak terus berlindung di balik kondisi eksternal yang memang belum stabil.
Taufik mengakui, kondisi global memang bisa memengaruhi nilai tukar rupiah. Namun, jika kondisi fundamental ekonomi di dalam negeri kuat, pengaruh kondisi global itu bisa diminimalisir sehingga rupiah tidak terus tertekan. "Kondisi global memang memengaruhi ekonomi kita, khususnya nilai tukar. Tapi, bukan berarti rupiah tak bisa melawan dolar AS. Sejumlah mata uang negara lain yang juga melemah tak bisa dijadikan alasan bahwa Indonesia harus bernasib sama," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Taufik pun mendorong Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) segera menggambil langkah dan berbagai terobosan terkait pelemahan rupiah.
Melemahnya nilai tukar terhadap dolar AS tak bisa lagi dianggap sebagai sesuatu yang normal atau hanya berlangsung secara musiman. Sebab, hal itu bisa berdampak ke ekonomi nasional secara keseluruhan. "Untuk melahirkan kepercayaan stakeholder dan investor, Pemerintah dan BI harus fokus memperkuat penguatan fundamental ekonomi. Dengan adanya kepercayaan investor, outflow dana dapat diredam," pintanya.
Dia berharap, pelemahan rupiah ini bisa segera diatasi. Sebab, pelemahan rupiah juga berdampak pada beban pembayaran utang luar negeri yang kini sudah sangat menumpuk. "Ini harus diwaspadai," tegasnya, mengingatkan.
Ketua DPR Bambang Soesatyo tidak tinggal diam melihat pelemahan rupiah ini. Dia telah meminta Komisi XI untuk mendorong Kemenkeu dan BI untuk berkomitmen dalam menyiapkan solusi dan langkah-langkah mitigasi agar pergerakan kurs dapat kembali normal.
Kemudian, meminta Komisi VI DPR mendorong Kementerian Perdagangan untuk memberikan insentif ekspor, guna mendapatkan surplus perdagangan dan mengurangi neraca keseimbangan primer negatif.
"Saya juga meminta Komisi VI DPR mendorong Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk melakukan hubungan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara maju. Kemudian mengundang para pengusaha untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia, guna meningkatkan investasi," ucapnya. (rmol.co)
0 Komentar