Saran dan Kritik Kepada Pemerintah Bisa anda kirimkan ke kawannongkrong@gmail.com

Dapatkan Info Terbaru infokyai Setiap Harinya, Masukkan Email Anda dibawah ini

Follow Instagram @Infokyai KLIK DISINI

Add @LINE Infokyai KLIK DISINI

Add PIN BBM Infokyai KLIK DISINI

Add BBM Channel Infokyai KLIK DISINI

Gabung Grup Telegram KLIK DISINI

Gabung Grup What's App KLIK DISINI

Loading...

Friday, December 8

Wow, 4000 Hektar Tanah Enclave Dikuasai SGC?


Wow, 4000 Hektar Tanah Enclave Dikuasai SGC?

Bandar Lampung, Sebanyak 4000 hektar tanah enclave masyarakat Kampung Gedungmeneng dan Gunungtapa, Kabupaten Tulangbawang, Lampung diduga dalam penguasaan kelompok usaha yang tergabung di Sugar Group Companies (SGC).



Baca Juga : 
Geger !Video Buaya di Pelabuhan PPI Lempasing https://goo.gl/x4vfRj
Kangen Emak, Tapi Takut Pulang Kampung Karena Jembatan Rusak https://goo.gl/GUg4gm
Maling Nekat, Ambil Helm di di Pengadilan Negeri , Nih Videonya https://goo.gl/w9Sz1K
Tewas Kecelakan di Dekat Tugu Payan Mas, Cek Videonya https://goo.gl/C9tyoz

"Tanah itu tidak pernah diserahkan masyarakat," ungkap Rukhyat Kesumayuda, Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala, ketika awal perkebunan Tebu dibuka.

Menurut Rukhyat dalam penjelasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI, Kamis (7/12), selain tanah inclave, masyarakat adat yang saat ini masuk di Kecamatan Gedungmeneng dan Kecamatan Dente Teladas belum pernah melakukan jual beli tanah mereka. 

"Selama ini yang dilakukan sebatas menerima kompensasi atau ganti rugi tanam tumbuh saja. Bukan pengalihan atas hak milik tanah," jelasnya.

RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Fandi Utomo dan Lukman Edy serta anggota Komisi II,antara lain Henry Yosodiningrat, Tamanhuri, Mardani Alisera menghadirkan Sekretaris Jenderal Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ketua Pansus SGC Novi Marzani, anggota Pansus Maryoto, Wakil Ketuan DPRD Tulangbawang, Aliasan, Wkl Ketua DPRD Provinsi, Pattimura dan Johan Sulaiman, Ketua Front Lampung Menggugat (FLM) Hermawan.

Senada dengan Ketua Pansus SGC, Novi Marzani, Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Johan Sulaiman menyampaikan perlu dilakukan ukur  ulang pada HGU guna memastikan luas penguasaan lahan yang ada pada kelompok usaha SGC.

"Dari temuan Pansus, areal yang dikuasai, lebih luas dari HGU yang diberikan. Untuk memastikan, BPN harus mengukur ulang dan membuat peta secara transparan," ujar politisi  dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Menurut Johan, bila penguasan lahan melebihi HGU yang ada, maka bisa terjadi tindak pidana pajak. "Perlu dilakukan audit oleh akuntan independen," ujarnya.

Johan menjelaskan, DPRD Provinsi Lampung akan mengawal Pansus SGC DPRD Tulangbawang. "Pimpinan DPRD Provinsi Lampung sudah melakukan rapat guna menindaklanjuti hasil Pansus. Tanah rakyat yang diserobot harus dikembalikan ke rakyat," ujarnya.

Ditempat yamg sama, sebelum Wakil Ketua DPRD Tulangbawang, Aliasan, Ketua Pansus SGC, Novi Marzani dan Ketua FLM Hermawan menyerahkan hasil temuan mereka kepada pimpinan Komisi II DPR RI, Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Pattimura menerangkan,  pimpinan DPRD Provinsi Lampung sudah pernah meminta BPN Lampung untuk menyampaikan data HGU yang konkrit.

Baca Juga : 
Aksi Maling Helm Gaya Punky Terekam CCTV, Penasaran ? Cek https://goo.gl/uKTxfr
Mayat Bayi Ditemukan, Warga Bekri Geger ! https://goo.gl/UZDe6a
Maling Motor Aksinya Cepat Banget, Cek Videonya https://goo.gl/UDtwfc

"BPN Lampung tidak transparan. Tidak pernah memberikan data HGU di Lampung secara official ke DPRD Lampung. Pimpinan DPRD sudah memanggil dan mengirim surat ke BPN Lampung," ujar Pattimura. (Wawan)
Add Friend

Artikel Terkait

Comments
0 Comments